Sofifi,27/03/17,- Keinginan Gubernur Maluku Utara Kh. Abdul Gani Kasuba Lc agar sejumlah usulan daerah terhadap program Strategis Prioritas Nasional yang disampaikan pada Rapat Terbatas dihadapan Presiden RI dan para Menteri Kabinet Kerja di Istana Negara (28/02/2017) lalu segera ditindaklanjuti disampaikan pada saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2017 di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi.
Menurut Gubernur, sejumlah program prioritas daerah yang telah disampaikan kepada presiden dan para menteri seperti pembangunan jalan lingkar Pulau Halmahera, lingkar Pulau Obi, lingkar Pulau Sulabesi, lingkar Pulau Mangoli dan lingkar Pulau Taliabu serta pengembangan 5 (lima) pelabuhan ferry baru lintas Maluku Utara harus segera ditindaklanjuti melalui forum ini.
Selain itu, Provinsi Maluku Utara telah mendapatkan alokasi pengadaan 2 (dua) unit Kapal Ferry sesuai hasil pertemuan dengan Bapak Menteri Perhubungan pada tanggal 24 Maret 2017 lalu di Jakarta untuk mewujudkan konektifitas antar pulau pada wilayah kepulauan Maluku Utara.
Gubernur juga mempetegas agar percepatan pengembangan kota baru Sofifi, pembangunan pelabuhan Sofifi dan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Provinsi di Sofifi serta usulan pembangunan jalan By pass yang menghubungkan Kota Sofifi dan bandara Kuabang Kao, pengembangan bandara Leo Wattimena Morotai, Kuabang Kao dan bandara Oesman Sadik Labuha Bacan untuk mendukung pengembangan sektor Perikanan dan Pariwisata harus menjadi prioritas dalam prencanaan pembangunan tahun ini.
Karena itu, ia meminta perhatian kepada Pimpinan Perangkat Daerah, agar dapat menindaklanjuti dan melakukan langkah-langkah terobosan guna menyukseskan agenda program prioritas strategis yang telah disepakati.
“Saya mintakan perhatian kepada Pimpinan Perangkat Daerah agar dapat menindaklanjuti dan melakukan langkah-langkah terobosan guna menyukseskan agenda program prioritas strategis tersebut”, kata gubernur AGK.

Terkait pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, ia menjelaskan bahwa F-PD merupakan tahapan strategis yang diatur dalam peraturan perundangan sebagai wahana untuk memantapkan rencana kerja perangkat daerah. Oleh karena itu, forum F-PD harus mampu menyelaraskan program dan kegiatan, indikator dan target kinerja dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai urusan, tugas dan fungsi masing-masing.
“Saya berharap tahapan perencanaan pada Forum Perangkat Daerah Tahun 2017 ini, dijadikan momentum baik untuk melakukan perbiakan-perbaikan khususnya dalam rangka menghasilkan RKPD Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku UtaraTahun 2018 yang lebih berkualitas”, tutup AGK. (MC/01).

Share :